Home

Peta RTRW Minimal Berskala 1 : 5.000

Leave a comment

SEMARANG, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah  beberapa waktu lalu, telah melaksanakan Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial, anggota BKPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota BKPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta unsur lainnya, bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa hal yang dihasilkan dalam Rakor BKPRD tersebut antara lain :

as

  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan penjabaran bentuk operasionalisasi RTRW kabupaten/kota dalam mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Sebagai operasionalisasi RTRW Kab/Kota

Sebagai dasar pemberian perizinan pemanfaatan ruang

Untuk pengendalian pemanfaatan ruang  ditindaklanjuti dengan Peraturan Zonasi

  • RDTR harus disusun apabila :

Peta RTRW belum berskala 1 : 5.000

Informasi yang termuat dalam RTRW belum merupakan informasi untuk skala 1: 5.000

RTRW belum bisa menjalankan fungsi pengendalian.

  • Muatan RDTR
    • Tujuan Penataan Ruang
    • Rencana Pola Ruang
    • Rencana Jaringan Prasarana
    • Penetapan Sub BWP Yang diprioritaskan Penangannnya
    • Ketentuan Pemanfaatan Ruang
    • Peraturan Zonasi
    • Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR
    • Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas:

1. Pra persiapan penyusunan

2. Persiapan penyusunan

3. Pengumpulan data

4. Pengolahan dan analisis data

5. Perumusan konsep

6. Penyusunan Naskah Akademis

7. Penyusunan Naskah Raperda

  • Jangka Waktu Penyusunan:

RDTR kabupaten/kota harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW kabupaten/kota.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penyusunan RDTR

  • Prosedur Penetapan Rencana Detail Tata Ruang:

a)      pengajuan raperda RDTR dari bupati/walikota kepada DPRD;

b)      penyampaian raperda RDTR kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur;

c)       Persetujuan substansi (point b.) dapat didekonsentrasikan kepada gubernur.

d)      persetujuan bersama raperda RDTR antara bupati/walikota dengan DPRD yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;

e)      penyampaian raperda RDTR kepada gubernur untuk dievaluasi;

f)       penetapan raperda RDTR oleh bupati/walikota

  • Dalam penyusunan RDTR dan/atau Peraturan Zonasi, perlu dilakukan pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan BWP. Pelibatan peran mayarakat di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi meliputi hak, kewajiban dan bentuknya.
  • ·         Dalam penyusunan RDTR dan/atau Peraturan Zonasi  perlu:

a)      Penyiapan peta dengan skala yang lebih rinci (minimal 1:5.000)

b)      Data dan Informasi perlu akurat

c)       Peran serta masyarakat dalam penyusunan

d)      Masyarakat /Keterlibatan DPRD sejak awal

e)      Jangka waktu penyelesaian penyusunan materi teknis & penetapan perda

f)       Sumber daya manusia

g)      Sumber pembiayaan

  • ·        Pemberian Persetujuan substansi Raperda RDTR Kab/Kota dapat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  • ·      Kementerian Pekerjaan Umum perlu segera menetapkan pedoman mekanisme pendelegasian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota oleh Pemerintah (Kem. PU)  kepada Pemerintah Provinsi, mengingat sudah cukup banyak Kab/Kota yang telah menetapkan Perda tentang RTRW yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan/penetapan RDTR.
  • ·         Pemerintah Provinsi agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menerima pendelegasian kewenangan persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dimaksud (penguatan SDM, pendanaan, sarana/prasarana, dll). Hasil Rakor ini akan dilanjutkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi sebagai dasar yang diperhatikan dalam penyusunan dan penatapan RDTR.

Peta RTRW Minimal Berskala 1 : 5.000

Leave a comment

SEMARANG, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah  beberapa waktu lalu, telah melaksanakan Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial, anggota BKPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota BKPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta unsur lainnya, bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

 Beberapa hal yang dihasilkan More

Bupati Kendal Terpilih Sebagai Ketum PTMSI Jateng

Leave a comment

Bupati Kendal dr Widya Kandi Susanti, MM, CD terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jawa Tengah untuk periode mendatang. Dalam Musyawarah Provinsi PTMSI Jateng yang diadakan di GOR Kab. Kendal, beberapa waktu lalu. Musyawarah yang dihadiri seluruh perwakilan PTMSI Kabupaten/Kota se Jateng mayoritas memilih Widya Kandi sebagai kandidat tunggal.

“Untuk periodenya nanti menunggu SK provinsi, apa mulai tahun 2012 yang tinggal beberapa hari ini atau mulai tahun 2013,” kata Ketua Harian PTMSI Jateng, Farhan. Menurut Farhan, dicalonkannya Bupati Kendal karena perhatiannya terhadap olahraga tenis meja.

“Pada saat PTMSI tidak ada ketuanya, karena More

Gubernur Jateng : Untuk Hadapi Pasar Bebas Asean, Perlu SDM yang Mampu Bekerja Lebih Keras

Leave a comment

SEMARANG – Rabu ini (2/1), Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo melantik Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di gedung Ghradhika Bakti Praja, komplek Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Semarang.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 821.2/001/2013 tanggal 02 Januari 2013, melantik M. Masrofi, S. Sos, MSi sebagai Kepala Badan Diklat, menggantikan Drs. Kris Nugroho yang memasuki masa Pensiun per 1 januari 2013.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan More

RSUD Wonogiri Terima Hibah dari BANK JATENG

Leave a comment

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan Bank Jateng Cabang Wonogiri, Rabu (2/1) di ruang Data Setda Wonogiri. Isi perjanjian kerjasama tersebut adalah pengelolan keuangan Badan Layanan Umum Daearah (BLUD) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto serta Direktur RSUD  mewakili pemerintah daerah dalam melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Jateng.

 “Terima kasih atas dukungannya kepada kami selama ini. Kerja sama ini merupakan amanah yang bertahun-tahun telah dipercayakan dari Pemkab Wonogiri,” ungkap Pimpinan Bank Jateng Cabang Wonogiri, Adi Cahyono. Bank jateng juga memberikan hibah berupa 4 unit komputer senilai Rp 20.174.000 dan 1 unit mobil ambulan senilai Rp 235.215.500 untuk Pemkab Wonogiri. Hibah ini diberikan guna More

Penduduk Dusun Bitingan, Manfaatkan Panas Bumi Untuk Panaskan Air Mandi

Leave a comment

BANJARNEGARA – Dusun Bitingan, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, letaknya kurang lebih 7 km dari jalan raya yang membelah Dusun Pawuhan, tidak jauh dari kantor pusat PT. Geodipa Energy yang
mengelola panas bumi menjadi energi listrik. Bila PT. Geodipa merubah panas bumi menjadi listrik, maka masyarakat dusun Bitingan mempunyai cara berbeda dalam memanfaatkan panas bumi.
Mereka memanfaatkan sumber air panas yang muncul di dusun mereka untuk memanaskan air untuk konsumsi rumah tangga. Ke depan, air panas bumi ini diperkirakan dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata Dieng.

Menurut Kadus Bitingan, Suryanto, beberapa waktu More

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.