SEMARANG, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah  beberapa waktu lalu, telah melaksanakan Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial, anggota BKPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota BKPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta unsur lainnya, bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

 Beberapa hal yang dihasilkan dalam Rakor BKPRD tersebut antara lain :

as

  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan penjabaran bentuk operasionalisasi RTRW kabupaten/kota dalam mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Sebagai operasionalisasi RTRW Kab/Kota

Sebagai dasar pemberian perizinan pemanfaatan ruang

Untuk pengendalian pemanfaatan ruang  ditindaklanjuti dengan Peraturan Zonasi

  • RDTR harus disusun apabila :

Peta RTRW belum berskala 1 : 5.000

Informasi yang termuat dalam RTRW belum merupakan informasi untuk skala 1: 5.000

RTRW belum bisa menjalankan fungsi pengendalian.

  • Muatan RDTR
    • Tujuan Penataan Ruang
    • Rencana Pola Ruang
    • Rencana Jaringan Prasarana
    • Penetapan Sub BWP Yang diprioritaskan Penangannnya
    • Ketentuan Pemanfaatan Ruang
    • Peraturan Zonasi
    • Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR
    • Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas:

1. Pra persiapan penyusunan

2. Persiapan penyusunan

3. Pengumpulan data

4. Pengolahan dan analisis data

5. Perumusan konsep

6. Penyusunan Naskah Akademis

7. Penyusunan Naskah Raperda

  • Jangka Waktu Penyusunan:

RDTR kabupaten/kota harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW kabupaten/kota.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penyusunan RDTR

  • Prosedur Penetapan Rencana Detail Tata Ruang:

a)      pengajuan raperda RDTR dari bupati/walikota kepada DPRD;

b)      penyampaian raperda RDTR kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur;

c)       Persetujuan substansi (point b.) dapat didekonsentrasikan kepada gubernur.

d)      persetujuan bersama raperda RDTR antara bupati/walikota dengan DPRD yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;

e)      penyampaian raperda RDTR kepada gubernur untuk dievaluasi;

f)       penetapan raperda RDTR oleh bupati/walikota

  • Dalam penyusunan RDTR dan/atau Peraturan Zonasi, perlu dilakukan pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan BWP. Pelibatan peran mayarakat di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi meliputi hak, kewajiban dan bentuknya.
  • ·         Dalam penyusunan RDTR dan/atau Peraturan Zonasi  perlu:

a)      Penyiapan peta dengan skala yang lebih rinci (minimal 1:5.000)

b)      Data dan Informasi perlu akurat

c)       Peran serta masyarakat dalam penyusunan

d)      Masyarakat /Keterlibatan DPRD sejak awal

e)      Jangka waktu penyelesaian penyusunan materi teknis & penetapan perda

f)       Sumber daya manusia

g)      Sumber pembiayaan

  • ·        Pemberian Persetujuan substansi Raperda RDTR Kab/Kota dapat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  • ·      Kementerian Pekerjaan Umum perlu segera menetapkan pedoman mekanisme pendelegasian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota oleh Pemerintah (Kem. PU)  kepada Pemerintah Provinsi, mengingat sudah cukup banyak Kab/Kota yang telah menetapkan Perda tentang RTRW yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan/penetapan RDTR.
  • ·         Pemerintah Provinsi agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menerima pendelegasian kewenangan persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dimaksud (penguatan SDM, pendanaan, sarana/prasarana, dll). Hasil Rakor ini akan dilanjutkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi sebagai dasar yang diperhatikan dalam penyusunan dan penatapan RDTR.